Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menjelaskan bahwa, tidak ada wilayah NKRI yang dicaplok pihak Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hal itu dikatakan Panglima TNI saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Jum’at (14/10). Agus Suhartono menegaskan, berita mengenai 1400 hektar tanah di Camar Bulan dan 80 ribu m2 pantai di Tanjung Datu telah hilang dari genggaman kita, dan diambil pihak Malaysia adalah isue belaka. Berita tersebut cukup membuat gundah prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan. “Berita tersebut menunjukkan seakan-akan prajurit TNI tidak bekerja dengan benar, sehingga wilayah kita diambil orang,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pangdam Tanjung Pura untuk mengecek apakah ada patok yeng telah bergeser. “Pangdam telah memberikan laporan, bahwa tidak ada yang bergeser,” tegasnya. Panglima memaparkan bagi TNI ada tiga dasar yang menjadi pegangan, yakni : (1) Konfensi antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London tanggal 20 juni 1921, (2) Confension agreement antara Belanda dan Inggris yang ditanda tngani tgl 28 september 1915, dan (3) Confension antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di Heigdenhagh tgl 20 maret 1928. Ketiga dasar tersebut merupakan legitimasi dasar batas wilayah Indonesia dan malaysia. Di samping itu Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani di Semarang pada tgl 18 November 1978 juga menjadi dasar bagi TNI dalam menentukan dan memasang patok garis batas dan dijadikan referensi bagi TNI untuk melaksanakan tugasnya pengamanan garis perbatasan.

Panglima menambahkan, pada tahun 2001 indonesia memasukan permasalahan Tanjung Datu dan Camar Bulan  sebagai Outstanding Boundary Problem (OBP) yang kesepuluh, namun hingga saat ini Malaysia belum memasukannya dalam OBP. Untuk itu, dia meminta agar Komisi I DPR dapat mendorong usulan TNI memasukkan OBP kesepuluh tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq (F-PKS) mengatakan pertemuan hari ini dilakukan Komisi I dalam rangka untuk pendalaman informasi mengenai persoalan perbatasan di kedua daerah tersebut dan bukan pernyataan sikap. Mahfudz Siddiq menjelaskan, dalam waktu dekat Komisi I akan mengundang pihak-pihak terkait dalam Raker Gabungan. “Kita juga akan mengadakan Raker Gabungan dengan Menlu, Mendagri selaku eks officio Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Menhan,” ujarnya. Dia menambahkan, ada beberapa informasi yang menjelaskan bahwa pihak Malaysia sudah melakukan aktivitas di wilayah tersebut, di antaranya membuat taman nasional dan penangkaran penyu.

Anggota Komisi I, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati (F-Hanura) mengatakan, persoalan di perbatasan memang tidak sederhana, ada masalah kesejahteraan prajurit dan masyarakat, semua harus dipikirkan secara integrated. “Pencurian kayu dan penguasaan lahan timah sudah berlangsung bertahun-tahun, secara fisik sarana jalan juga jelek sekali,” tukasnya. Susaningtyas mempertanyakan, kenapa tidak didirikan dinding pembatas, jadi tidak hanya berupa tiang, sehingga jelas mana wilayah kita dan dapat mencegah illegal logging. Kepada Panglima TNI, Susaningtyas juga mempertanyakan rencana membangun sistem defense & security belt.

Sementara anggota Komisi I, Tri Tamtomo (F-PDIP) mengatakan, TNI telah membuat persepsi potensi ancaman pada 12 pulau terdepan yang berpotensi konflik dengan negara tetangga. Tri Tamtomo mengungkapkan, fakta di lapangan membuat kita bergidik, hilangnya Sipadan dan Ligitan, provokasi di blok Ambalat, dan di wilayah Camar Bulan dan Tg. Datu ini yang seharusnya status quo mereka membuat objek wisata dan perkebunan. “Ini merupakan wujud provokasi secara tidak langsung,” tegasnya. “Kita harus melakukan soft diplomasi dan hard diplomasi dalam arti kata bukan konfontasi bersenjata,” tambahnya. Tri Tamtomo menyarankan, agar para kepala daerah perbatasan, tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga di Sulawesi, NTT dan Papua, agar segera diundang ke Komisi I untuk menjelaskan perkembangan terkini kondisi wilayah perbatasan. Kepada Panglima, Tri Tamtomo mengusulkan agar segera dibuat jangkar pengamanan di wilayah perbatasan dalam skala besar dan prajurit yang ditugaskan harus benar-benar profesional. (Rn.TvP)/foto:iw/parle.